HONAI BERSAMA "Fajar Timur"

  ( Analisa dan Refleksi Social ) Oleh: Lewi Pabika  Otsus-DOB sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 (Provinsi Papua Selatan), nomor 15 (Provinsi Papua Tengah) dan nomor 16 (Provinsi Papua Pengunungan) tahun 2022. Kemudian, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dilanjutkan. Pada tulisan ini tak terlepas dari tulisan yang sebelumnya tentang “Membongkar Kedok Busuk Pemerintah dan TNI Polri NKRI di Tenggah Masyarakat Jayawijaya”. Sehingga penulis berusaha menganasisa perubahan social yang terjadi sepanjang bulan Januari-Juni tahun 2023 ketika adanya Provinsi Papua Pengunungan. Pertanyaan mendasar dalam tulisan kali ini adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan TNI Polri di Kabupaten Jayawijaya ketika hadirnya Provinsi?  Pertanyaan tersebut tak terlepas dari antropologi manusia Lapago-Hubula. Juga tidak terlepas dari program utama Bupati Jhon Ricard Banua tentang pembangunan filosofis Wen, Wam dan Wene (3W). Jika meliha

  "Petingnya Kebijakan Perlindungan, Pelibatan dan Penyelesaian konflik SDA Papua Demi Menangkal Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Papua" A. Pendahuluan Penyelundupan kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 telah menunjukan dampak buruknya di sektor Agraria sebagaimana terjadi di Wamena dalam Kasus Prokontra Penempatan Tempat Kantor Gubernur Papua Pegunungan Tengah dan Kasua Konflik Horisontal antara Suku Lani dan Suku Mee di Topo akibat transaksi tanah adat secara serampangan oleh orang yang bukan pemilik tanah adat. Kedua Konflik Agraria diatas merupakan kasus awal pasca pemekaran DOB terjadi. Berdasarkan subjek hukum yang terlibat dalam konflik agraria tersebut melibatkan Masyarakat Adat dengan Pemerintah dan Masyarakat adat dengan masyarakat adat papua. Pada prinsipnya kedepan akan banyak terjadi kasus serupa yang lebih besar dengan melibatkan pemerintah dengan perusahaan yang akan berkonflik dengan masyarakat adat pemilik tanah adat. Konf

  Kristian Griapon ... Perjanjian kemitraan ACP-UE (Afrika, Caribean, Pasifik dan Uni Eropa) ditandatangani di Cotonou, kota terbesar Benin tanggal 23 Juni 2000 berdampak pada program PBB untuk kawasan regional Pasifik yaitu batas waktu tahun 2020 semua wilayah jajahan di kawasan regional Pasifik harus bebas dari kolonialisme, daerah-daerah dekolonisasi harus dimerdekakan dari bangsa-bangsa penjajah... Karena corona tertunda. ....... Tanggal 21 Mei 2014 diadalan "Seminar PBB Regional Pasifik untuk pemberantasan kolonialisme di Suva ,Fiji yang meng-agendakan mempercepat dekolonisasi di Pasifik menjelang tahun 2020, dan melaporkan daerah-daerah di pasifik yang menjadi daerah jajahan ke majelis umum PBB". ....... Pada tahun 2019 Ketua Komisi HAM PBB Mrs. Michelle Bachelet menetapkan beberapa wilayah di dunia dengan status sebagai "WILAYAH KONFLIK" untuk serius dipantau, termasuk Papua Barat berdasarkan laporan pelanggaran HAM yang diterima dari berbagai pihak. .......

  Oleh, Markus Haluk  Pada Mei 1976, Pdt. Don Richardshon di Wamena dalam semimar yang selenggarakan oleh KNPI menyampaikan “ Bahaya Kehabisan Kaum Primitif Dari Muka Bumi”. Dalam ulasannya orang Lapago dan Mepago (yang masih mengenakan Koteka dan cawat) adalah manusia di jaman modern ini yang tersisa, yang perlu dilindungi dan selamatkan dari ancaman kepunahan. Dalam materi yang sama juga ia mempridiksi 50 tahun yang akan datang dari tahun 1976, orang Hubula, Walak, Lani, Nduga, Yali dan sekitarnya akan menuju Genosida. Tahun 1977-1978 terjadi Operasi Militer besar ditengah orang Hubula, Lani, Walak, Yali, Nduga hingga Damal, Amungme dan berakhir di suku Mee. Dalam peristiwa operasi ini bukan hanya terjadi pembunuhan menuju pada proses *genosida* tetapi juga terjadi proses *etnosida* ditengah suku-suku tadi. Tahun 2013 AHRC, salah satu Kantor perwakilan Dewan HAM PBB di Bangkok merilis Laporan bahwa peristiwa tahun 1977 sebagai Proses *Genosida* yang tersembunyi. Pada 20 tahun ter

  Fenomena Impisit Penjemputan Jenazah Thom Beanal Pada 1 Juni Hari Lahirnya Pancasila Oleh, Mikael H. Aud Thom sebenarnya memberikan wasiat kepada bangsa Papua bahwa Pancasila yang isinya termuat nilai ketuhanan, moral, keadilan dan sosial merupukan kenyataan sumber hukum yang telah diperaktekan oleh Indonesia untuk menjajah orang Papua. Peritiwa wasiat ini telah nyata melalui kepergiaannya dan tiba di tanah airnya pada 1 Juni yang tepat di hari lahirnya Pancasila. Kita mungkin tidak menyadari ini, tetapi almarhum Thom bapa pejuang pembebasan Papua telah menunjukan itu secara langsung dengan beberapa fenomena implisit keberangkatan jenazahnya, dijemput dengan mengikuti suatu kenyataan ironis yang diambil alih oleh TNI serta penurunan paksa bendera bintang kejora.  Fenomena Ilmisit Penyemputan Thom pertama, Jenazah almarhum Thomas (Thom) Beanal diberangkatkan dari Rumah Sakit Mouth Elisabeth Singapura pada 30 Mei menggunankan pesawat yang dicarter oleh PT. Free Port yang selama ini e

  “Perjuangan Damai Harus Selalu Menjadi Pengangan” (Thom Beanal) Oleh, Mikael H. Aud Bunga Rampai, ini kami menyadur dari berbagai tulisan yang mewarnai kepiluahan atas kepergian Bapak Thom Beanal. Kami mengutip langsung 11 tulisan sebagai suatu jalan sejarah yang telah diperjuangkan oleh Thom bersama kawan seperjuangannya. Paling kurang akan diberikan suatu gambaran mengenai perjuangannya di jalan pembebasan bangsa Papua dari penjajahan NKRI dalam kurung waktu 1996-2006. Dan itu merupakan pandangan langsung terhadap siapa Thom Beanal bagi Bangsa Papua?. Kemudian di akhir tulisan ini akan ditutup dengan suatu saduran riwayat hidup Thom dari pengakuan orang dekat yang mengenalnya maupun tulisan dari Dr. Agus A. Alua yang adalah Sekretaris Jendral Presidium Dewan Papua.  Selamat membaca tulisan kecil ini. Semoga jiwa peruangannya menggenangi di hari keperiannya untuk kita semua yang sedang berduka piluh. Dan agar mengingatkan kita bahwa, perjuangan yang telah dirintisnya adalah awal da

    (Deteksi Ekspolitasi SDA atau Merdeka dalam Hukum Humaniter )   Oleh, Mikael H. Aud Kenapa   TNI/POLRI dan WPA OPM/TPNPB Berperang? “ Saya melihat kedua bela pihak mengunakan kekerasan (TNI/POLRI dan TPNPB/OPM). Boleh dikatakan saat ini ada perang._Dunia tahu, saat ini perang terjadi antara Ukraina dan Rusia, tapi dunia tidak tahu bahwa di Papua ini juga ada perang. Bahkan Hampir setiap hari kita baca di surat kabar regional mengenai korban-korban yang berjatuhan ” (Kata seorang misionaris katolik asal Belanda, Prof. Nico Syukur Dister dalam unggahan video berdurasi 5 menit 35 detik). Katakanlah 60 tahun lamanya gejolak kontak senjata atau perang gerilya antara Papua dan Indonesia ini berlangsung massif. Hingga penyelesaian pun menemui jalan buntut. Karena akar persoalan terus-menerus dimanipulasi oleh pihak penjajah, yakni Indonesia dan Amerika. Dan akar persoalan itu adalah jawaban bagi kenapa TNI/POLRI dan OPM/TPNPB berperang sampai saat ini?. Hendaknya menurut hemat

  (Peradilan   Abepura)   ATAS NAMA TERDAKWA   VIKTOR FREDERIK YEIMO   Nomor: 376/Pid.B./2021/PN Jap., di Pengadilan Negeri Jayapura.     Majelis Hakim yang Mulia,   Jaksa Penuntut Umum yang terhormat   Penasehat Hukum dan hadirin dan rakyat Papua yang saya hormati   Syukur bagi Tuhan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai terdakwa dalam kasus ini, saya menghadapi tuduhan makar dan penghasutan atas tindakan melawan rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019. Dalam perkara ini, saya menjalani proses hukum yang begitu lama sejak ditangkap pada 9 Mei 2021. Saya diisolasi, sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit di bawah tekanan aparat. Saya dijaga 1x24 jam di bawah todongan senjata. Dalam represi psikologi, saya jalani semuanya dengan keteguhan iman dan keyakinan saya pada perjuangan melawan ketidakadilan dan diskriminasi rasial terhadap bangsa saya, bangsa Papua . Suatu ketika, saya keluar di halaman Rumah Sakit untuk sekedar melihat luasnya semest

  ( Selasa 22/23 Mei 2023 Fak-Fak Oleh, Mikael H. Aud Wacana tentang hadirnya universitas Katolik di Tanah Papua “mungkin” para agamawan Katolik sudah pernah mendiskusikannya. Persis kapan itu tentulah datanya tidak tersedia. Namun yang pasti adalah   pada tanggal 23 Mei 2023 akan diumukan secara resmi oleh para uskup seregio Papua di Fak-Fak. Sebagaimana yang dituliskan oleh sekretraris Tim Dapur Harapan (Soleman Itlay) sebagai berikut:   “ Para Uskup Regio Papua sudah sepakat untuk selain mengumumkan Hari Misi Katolik di Tanah Papua, agenda lain yang mereka usul adalah Launching Universitas Katolik di Tanah Papua di Fak-Fak. Nama Universitas Katolik tersebut bisa saja dijadikan Universitas Katolik Cornelis Le Cocq d’Armandville atau apa–nanti akan ada jalan keluar. ” Tim Dapur Harapan Sejak tahun 2022 awal (6 Januari) dibentuklah Tim Dapur Harapan. Tim ini konsolidasikan persoalan sejarah Katolik, terutama tanggal masuk misionaris di Tanah Papua. Karena selama bertahun-tahun