Postingan

DOB Suatu Wacana Kekeliruan

Oleh
Gambar
      Redaktur     7 April 2023    4 min read (Refleksi Sosial Pemekaran Provinsi di Papua) Oleh : P. Pilamo Oagay Masyarakat pada kekeliruan atas semua wacana yang telah dibuat pemerintah karena tanpa argument yang pasti telah berbuah manis pemekaran provinsi. Seakan masyarakat menerima tanpa basah-basih walaupun masyarakat ada yang kontra pemerintah tidak mampu untuk menjelaskan pada akhirnya keputusan itu suatu paksaan sehingga masyarakat mengalami kekeliriuan. Hal ini suatu kefatalan pemerintah sebagai pemimpin Negara tanpa memikirkan secara bijak. Sehingga ketika pemekaran itu jatuh semua pada keliru dan membentuk dua kubuh yakni pro dan kontra. Semua ide pemerintah otak mengandung suatu nepotisme dan nafsu akan segalah sesuatu menguras masyarakat dalam segalah bentuknya namun tubuh dikuasai konsumerisme walaupun hidup mewah mengiginkan yang lebih mewah suatu idealisme yang menjajah secara inperialis. Pemekaran Provinsi  Pemekaran provinsi adalah pengabungan wilayah
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Part IV: Membongkar Kedok Busuk Pemerintah dan TNI Polri NKRI di Tenggah Masyarakat Jayawijaya Provinsi Papua Pengunungan

Oleh
Gambar
“Pemerintah dan TNI Polri di Kabupaten Jayawijaya gagal mewujudkan motto Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo” Oleh, Lewi Pawika  Tiga tulisan sebelumnya, telah di ketahui oleh para pionir-pionir yang telah dikritisi dan di bongkar kedok busuk mereka dalam tulisan tersebut. Setelah mengetahui kedok busuk mereka, ternyata mereka (TNI Polri bersama pemerintah dan elit local) hendak melahirkan masalah baru guna menghancurkan Lemba Agung Jayawijaya itu. Namun ada beberapa persoalan yang hendak di biarkan yang adalah misi utama mereka.             Kehadiran tulisan ini juga tak terlepas dari persoalan yang sedang di pelihara itu. Pertanyaan mendasar dalam tulisan ini adalah apa masalah yang sedang di pelihara? Siapa yang memelihara? Dan kenapa di pelihara dan di lahirkan masalah baru? Pastor Frans Lieshout (misonaris Belanda) saat perpisahan dengan umat Katolik Papua di Angkasa-Jayapura pada 26 Oktober 2019 menegaskan bahwa “Wamena hancur, hancur dan hancur. Orang gunung yang buat itukah?
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Papua Pengunungan: Bentangkan Merah Putih Sebagai Peralihan Isu

Oleh
Gambar
  “West Papua aman-amankah?” Oleh, Lewi Pawika   KabarPapua.com menuliskan peristiwa yang terjadi di Wamena pada 15 Agustus 2023 bahwa “Papua Pengunungan Betangkan Bendera Merah Putih Sepanjang 2.023 Km”.  Ribuan warga kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pengunungan membentangkan benderah merah putih sepanjang 2 kilometer dari kawasan Jalan Poros Yosudarso , tepatnya Bundaran Bank BRI hingga Sinakma, selasa 15 Agustus 20223. Peristiwa tersebut di pimpin Penjabat Gubernur Papua Pengunungan Nikolaus Kondomo dengan di awali upacara singat, jelasnya. Pembentangan bendara merah putih ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Papua Pengungan dengan kolaborasi TNI-Polri. Hal ini bertujuan untuk memeriahkan HUT yang ke-78 RI. Ujarnya. Dalam peristiwa tersebut, Penjabat Gubernur Papua Pengungan menyammpaikan sejumlah hal; pertama, bentangan bendera melibatkan 5. 000 waga. Forkopimda Papua Pengunungan dan Kabupaten Jayawijaya juga turun berpartisipasi. Kedua, Bendera sepanjang 2.02
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Part III Membongkar Kedok Busuk Pemerintah dan TNI Polri NKRI di Tengah Masyarakat Jayawijaya

Oleh
Gambar
  ( Analisa dan Refleksi Social ) Oleh: Lewi Pabika  Otsus-DOB sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 (Provinsi Papua Selatan), nomor 15 (Provinsi Papua Tengah) dan nomor 16 (Provinsi Papua Pengunungan) tahun 2022. Kemudian, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dilanjutkan. Pada tulisan ini tak terlepas dari tulisan yang sebelumnya tentang “Membongkar Kedok Busuk Pemerintah dan TNI Polri NKRI di Tenggah Masyarakat Jayawijaya”. Sehingga penulis berusaha menganasisa perubahan social yang terjadi sepanjang bulan Januari-Juni tahun 2023 ketika adanya Provinsi Papua Pengunungan. Pertanyaan mendasar dalam tulisan kali ini adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan TNI Polri di Kabupaten Jayawijaya ketika hadirnya Provinsi?  Pertanyaan tersebut tak terlepas dari antropologi manusia Lapago-Hubula. Juga tidak terlepas dari program utama Bupati Jhon Ricard Banua tentang pembangunan filosofis Wen, Wam dan Wene (3W). Jika meliha
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

KONFLIK AGRARIA PAPUA PASCA PENERAPAN DAERAH OTONOMI BARU SECARA SENTRALISTIK

Oleh
Gambar
  "Petingnya Kebijakan Perlindungan, Pelibatan dan Penyelesaian konflik SDA Papua Demi Menangkal Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Papua" A. Pendahuluan Penyelundupan kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 telah menunjukan dampak buruknya di sektor Agraria sebagaimana terjadi di Wamena dalam Kasus Prokontra Penempatan Tempat Kantor Gubernur Papua Pegunungan Tengah dan Kasua Konflik Horisontal antara Suku Lani dan Suku Mee di Topo akibat transaksi tanah adat secara serampangan oleh orang yang bukan pemilik tanah adat. Kedua Konflik Agraria diatas merupakan kasus awal pasca pemekaran DOB terjadi. Berdasarkan subjek hukum yang terlibat dalam konflik agraria tersebut melibatkan Masyarakat Adat dengan Pemerintah dan Masyarakat adat dengan masyarakat adat papua. Pada prinsipnya kedepan akan banyak terjadi kasus serupa yang lebih besar dengan melibatkan pemerintah dengan perusahaan yang akan berkonflik dengan masyarakat adat pemilik tanah adat. Konf
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

AGENDA-AGENDA PENTING YANG TERGULIR DALAM PROSES DEKOLONISASI PAPUA BARAT DALAM KONTEKS GLOBAL ITU, SEMUA PIHAK HARUS TAHU AGAR TIDAK SALAH BERFIKIR, BERKATA DAN BERTINDAK

Oleh
Gambar
  Kristian Griapon ... Perjanjian kemitraan ACP-UE (Afrika, Caribean, Pasifik dan Uni Eropa) ditandatangani di Cotonou, kota terbesar Benin tanggal 23 Juni 2000 berdampak pada program PBB untuk kawasan regional Pasifik yaitu batas waktu tahun 2020 semua wilayah jajahan di kawasan regional Pasifik harus bebas dari kolonialisme, daerah-daerah dekolonisasi harus dimerdekakan dari bangsa-bangsa penjajah... Karena corona tertunda. ....... Tanggal 21 Mei 2014 diadalan "Seminar PBB Regional Pasifik untuk pemberantasan kolonialisme di Suva ,Fiji yang meng-agendakan mempercepat dekolonisasi di Pasifik menjelang tahun 2020, dan melaporkan daerah-daerah di pasifik yang menjadi daerah jajahan ke majelis umum PBB". ....... Pada tahun 2019 Ketua Komisi HAM PBB Mrs. Michelle Bachelet menetapkan beberapa wilayah di dunia dengan status sebagai "WILAYAH KONFLIK" untuk serius dipantau, termasuk Papua Barat berdasarkan laporan pelanggaran HAM yang diterima dari berbagai pihak. .......
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Jangan menjadi Anggota Group Panduan Suara Herodes

Oleh
Gambar
  Oleh, Markus Haluk  Pada Mei 1976, Pdt. Don Richardshon di Wamena dalam semimar yang selenggarakan oleh KNPI menyampaikan “ Bahaya Kehabisan Kaum Primitif Dari Muka Bumi”. Dalam ulasannya orang Lapago dan Mepago (yang masih mengenakan Koteka dan cawat) adalah manusia di jaman modern ini yang tersisa, yang perlu dilindungi dan selamatkan dari ancaman kepunahan. Dalam materi yang sama juga ia mempridiksi 50 tahun yang akan datang dari tahun 1976, orang Hubula, Walak, Lani, Nduga, Yali dan sekitarnya akan menuju Genosida. Tahun 1977-1978 terjadi Operasi Militer besar ditengah orang Hubula, Lani, Walak, Yali, Nduga hingga Damal, Amungme dan berakhir di suku Mee. Dalam peristiwa operasi ini bukan hanya terjadi pembunuhan menuju pada proses *genosida* tetapi juga terjadi proses *etnosida* ditengah suku-suku tadi. Tahun 2013 AHRC, salah satu Kantor perwakilan Dewan HAM PBB di Bangkok merilis Laporan bahwa peristiwa tahun 1977 sebagai Proses *Genosida* yang tersembunyi. Pada 20 tahun ter
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Refleksi Pancasila Atas Meninggalnya Thom Beanal

Oleh
Gambar
  Fenomena Impisit Penjemputan Jenazah Thom Beanal Pada 1 Juni Hari Lahirnya Pancasila Oleh, Mikael H. Aud Thom sebenarnya memberikan wasiat kepada bangsa Papua bahwa Pancasila yang isinya termuat nilai ketuhanan, moral, keadilan dan sosial merupukan kenyataan sumber hukum yang telah diperaktekan oleh Indonesia untuk menjajah orang Papua. Peritiwa wasiat ini telah nyata melalui kepergiaannya dan tiba di tanah airnya pada 1 Juni yang tepat di hari lahirnya Pancasila. Kita mungkin tidak menyadari ini, tetapi almarhum Thom bapa pejuang pembebasan Papua telah menunjukan itu secara langsung dengan beberapa fenomena implisit keberangkatan jenazahnya, dijemput dengan mengikuti suatu kenyataan ironis yang diambil alih oleh TNI serta penurunan paksa bendera bintang kejora.  Fenomena Ilmisit Penyemputan Thom pertama, Jenazah almarhum Thomas (Thom) Beanal diberangkatkan dari Rumah Sakit Mouth Elisabeth Singapura pada 30 Mei menggunankan pesawat yang dicarter oleh PT. Free Port yang selama ini e
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Bunga Rampai, Siapa Thom Beanal Bagi Bangsa Papua?

Oleh
Gambar
  “Perjuangan Damai Harus Selalu Menjadi Pengangan” (Thom Beanal) Oleh, Mikael H. Aud Bunga Rampai, ini kami menyadur dari berbagai tulisan yang mewarnai kepiluahan atas kepergian Bapak Thom Beanal. Kami mengutip langsung 11 tulisan sebagai suatu jalan sejarah yang telah diperjuangkan oleh Thom bersama kawan seperjuangannya. Paling kurang akan diberikan suatu gambaran mengenai perjuangannya di jalan pembebasan bangsa Papua dari penjajahan NKRI dalam kurung waktu 1996-2006. Dan itu merupakan pandangan langsung terhadap siapa Thom Beanal bagi Bangsa Papua?. Kemudian di akhir tulisan ini akan ditutup dengan suatu saduran riwayat hidup Thom dari pengakuan orang dekat yang mengenalnya maupun tulisan dari Dr. Agus A. Alua yang adalah Sekretaris Jendral Presidium Dewan Papua.  Selamat membaca tulisan kecil ini. Semoga jiwa peruangannya menggenangi di hari keperiannya untuk kita semua yang sedang berduka piluh. Dan agar mengingatkan kita bahwa, perjuangan yang telah dirintisnya adalah awal da
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »