HONAI BERSAMA "Fajar Timur"

  ( Analisa dan Refleksi Social ) Oleh: Lewi Pabika  Otsus-DOB sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 (Provinsi Papua Selatan), nomor 15 (Provinsi Papua Tengah) dan nomor 16 (Provinsi Papua Pengunungan) tahun 2022. Kemudian, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dilanjutkan. Pada tulisan ini tak terlepas dari tulisan yang sebelumnya tentang “Membongkar Kedok Busuk Pemerintah dan TNI Polri NKRI di Tenggah Masyarakat Jayawijaya”. Sehingga penulis berusaha menganasisa perubahan social yang terjadi sepanjang bulan Januari-Juni tahun 2023 ketika adanya Provinsi Papua Pengunungan. Pertanyaan mendasar dalam tulisan kali ini adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan TNI Polri di Kabupaten Jayawijaya ketika hadirnya Provinsi?  Pertanyaan tersebut tak terlepas dari antropologi manusia Lapago-Hubula. Juga tidak terlepas dari program utama Bupati Jhon Ricard Banua tentang pembangunan filosofis Wen, Wam dan Wene (3W). Jika meliha

  "Petingnya Kebijakan Perlindungan, Pelibatan dan Penyelesaian konflik SDA Papua Demi Menangkal Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Papua" A. Pendahuluan Penyelundupan kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 telah menunjukan dampak buruknya di sektor Agraria sebagaimana terjadi di Wamena dalam Kasus Prokontra Penempatan Tempat Kantor Gubernur Papua Pegunungan Tengah dan Kasua Konflik Horisontal antara Suku Lani dan Suku Mee di Topo akibat transaksi tanah adat secara serampangan oleh orang yang bukan pemilik tanah adat. Kedua Konflik Agraria diatas merupakan kasus awal pasca pemekaran DOB terjadi. Berdasarkan subjek hukum yang terlibat dalam konflik agraria tersebut melibatkan Masyarakat Adat dengan Pemerintah dan Masyarakat adat dengan masyarakat adat papua. Pada prinsipnya kedepan akan banyak terjadi kasus serupa yang lebih besar dengan melibatkan pemerintah dengan perusahaan yang akan berkonflik dengan masyarakat adat pemilik tanah adat. Konf

  Kristian Griapon ... Perjanjian kemitraan ACP-UE (Afrika, Caribean, Pasifik dan Uni Eropa) ditandatangani di Cotonou, kota terbesar Benin tanggal 23 Juni 2000 berdampak pada program PBB untuk kawasan regional Pasifik yaitu batas waktu tahun 2020 semua wilayah jajahan di kawasan regional Pasifik harus bebas dari kolonialisme, daerah-daerah dekolonisasi harus dimerdekakan dari bangsa-bangsa penjajah... Karena corona tertunda. ....... Tanggal 21 Mei 2014 diadalan "Seminar PBB Regional Pasifik untuk pemberantasan kolonialisme di Suva ,Fiji yang meng-agendakan mempercepat dekolonisasi di Pasifik menjelang tahun 2020, dan melaporkan daerah-daerah di pasifik yang menjadi daerah jajahan ke majelis umum PBB". ....... Pada tahun 2019 Ketua Komisi HAM PBB Mrs. Michelle Bachelet menetapkan beberapa wilayah di dunia dengan status sebagai "WILAYAH KONFLIK" untuk serius dipantau, termasuk Papua Barat berdasarkan laporan pelanggaran HAM yang diterima dari berbagai pihak. .......

  Oleh, Markus Haluk  Pada Mei 1976, Pdt. Don Richardshon di Wamena dalam semimar yang selenggarakan oleh KNPI menyampaikan “ Bahaya Kehabisan Kaum Primitif Dari Muka Bumi”. Dalam ulasannya orang Lapago dan Mepago (yang masih mengenakan Koteka dan cawat) adalah manusia di jaman modern ini yang tersisa, yang perlu dilindungi dan selamatkan dari ancaman kepunahan. Dalam materi yang sama juga ia mempridiksi 50 tahun yang akan datang dari tahun 1976, orang Hubula, Walak, Lani, Nduga, Yali dan sekitarnya akan menuju Genosida. Tahun 1977-1978 terjadi Operasi Militer besar ditengah orang Hubula, Lani, Walak, Yali, Nduga hingga Damal, Amungme dan berakhir di suku Mee. Dalam peristiwa operasi ini bukan hanya terjadi pembunuhan menuju pada proses *genosida* tetapi juga terjadi proses *etnosida* ditengah suku-suku tadi. Tahun 2013 AHRC, salah satu Kantor perwakilan Dewan HAM PBB di Bangkok merilis Laporan bahwa peristiwa tahun 1977 sebagai Proses *Genosida* yang tersembunyi. Pada 20 tahun ter

  Fenomena Impisit Penjemputan Jenazah Thom Beanal Pada 1 Juni Hari Lahirnya Pancasila Oleh, Mikael H. Aud Thom sebenarnya memberikan wasiat kepada bangsa Papua bahwa Pancasila yang isinya termuat nilai ketuhanan, moral, keadilan dan sosial merupukan kenyataan sumber hukum yang telah diperaktekan oleh Indonesia untuk menjajah orang Papua. Peritiwa wasiat ini telah nyata melalui kepergiaannya dan tiba di tanah airnya pada 1 Juni yang tepat di hari lahirnya Pancasila. Kita mungkin tidak menyadari ini, tetapi almarhum Thom bapa pejuang pembebasan Papua telah menunjukan itu secara langsung dengan beberapa fenomena implisit keberangkatan jenazahnya, dijemput dengan mengikuti suatu kenyataan ironis yang diambil alih oleh TNI serta penurunan paksa bendera bintang kejora.  Fenomena Ilmisit Penyemputan Thom pertama, Jenazah almarhum Thomas (Thom) Beanal diberangkatkan dari Rumah Sakit Mouth Elisabeth Singapura pada 30 Mei menggunankan pesawat yang dicarter oleh PT. Free Port yang selama ini e